Kejari Cibinong Tindak Lanjuti Dugaan Korupsi Dana Desa Bojong Murni Secara Profesional dan Transparan, Ketua RT dan RW Beri Dukungan 

𝕭𝖔𝖌𝖔𝖗𝖓𝖊𝖜𝖘𝖗𝖔𝖔𝖒 - Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong memastikan akan menangani secara profesional, transparan, serta objektif terkait dugaan korupsi Dana Desa dan Bantuan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023, yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Bojong Murni, Muhamad Kusnadi alias Madun, pasca adanya laporan warga pada 27 Desember 2023 lalu.

"Laporan itu sudah diterima tinggal menunggu disposisi dari pimpinan, setiap laporan pasti akan ditangani. Prosesnya akan transparan dan objektif," ungkap sumber di Kejari Cibinong yang namanya tidak bisa disebutkan, Selasa, 7 Januari 2025.

Dukungan dari Ketua RT dan RW Dusun I dan II

Dukungan terhadap korp Adhiyaksa untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Kades Madun, disampaikan Ketua RT dan RW dari Dusun I (satu) maupun Dusun II (dua) melalui deklarasi bersama pada Minggu, 5 Januari 2025, serta diabadikan dalam rekaman video berdurasi 1 menit.

"Kami Ketua RT dan RW dari Dusun I serta Dusun II se-Desa Bojong Murni mendukung proses hukum terhadap Kades yang dilaporkan warga ke Kejari Cibinong," ujar M Badrudin, Ketua RT04/RW01, diamini sejumlah Ketua RT lainnya pada Minggu malam, 5 Januari 2025.

Pernyataan Transparansi dan Proses Hukum yang Adil

Badrudin juga menyampaikan bahwa laporan dugaan penyelewengan keuangan oleh Kepala Desa (Kades) Bojong Murni, Muhamad Kusnadi alias Madun, yang dilaporkan perwakilan masyarakat pada 27 Desember 2024 harus diproses sesuai ketentuan dan transparan, agar tercipta kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

"Pernyataan bersama ini disampaikan atas kesadaran diri tanpa ada paksaan pihak manapun, ini murni dukungan para Ketua RT dan RW untuk APH dalam menangani proses hukum," imbuhnya.

Dukungan dari Indonesia Morality Watch (IMW) Jawa Barat

Sementara itu, Ketua DPD Indonesia Morality Watch (IMW) Jawa Barat, Edwar, mengingatkan Kajari Cibinong Irwanuddin Tadjuddin agar menangani laporan warga Desa Bojong Murni dengan tuntas, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat penegak hukum.

"APH harus menumbuhkan kembali kepercayaan publik atas penanganan hukum. Persoalan Kades Bojong Murni jadi perhatian banyak pihak, artinya proses hukum yang ditangani Kejari Cibinong harus profesional," tandasnya. ***

𝐏𝐞𝐧𝐮𝐥𝐢𝐬: 𝐑𝐢𝐟𝐚𝐢
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫: 𝐃𝐞𝐝𝐝𝐲 𝐁𝐥𝐮𝐞